Istilah kebijakan publik sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan akademis, terutama dalam kegiatan kuliah ilmu politik. Istilah kebijakan digunakan secara luas seperti dalam "kebeijakan luar negeri Indonesia", "kebijakan ekonomi china" atau "kebijakan pertanian di negara-negara berkembang". Istilah ini juga dipakai untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika mengatakan kebijakan pemerintah tentang deregulasi dan debirokratisasi.
Secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) dari pengertian yang begitu luas kita memerlukan batasan-batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.
Salah satu definisi kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Dapat juga diartikan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi suatu tujuan atau mencapainya. Definisi ini dirasa masih terlalu luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga leh kelompok maupun individu.
Seorang pengamat kebijakan publik Amir santoso membagi kebijakan publik dalam dua wilayah, yang pertama adalah semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Selanjutnya ada juga kelompok yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dan memiliki dampak atau akibat tertentu yang dapat diramalkan.
Dari berbagai macam pendapat dari para ahli ilmu politik yang menaruh perhatian mengenai kebijakan publik kita dapat meringkas mengenai konsep dan pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik secara ringkas adalah proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Jadi ada serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
Penulis adalah mahasiswa FISIPOL
Aktiv alam organisasi HIMAPOL
0 Komentar